Sejarah Larangan Judi di Indonesia yang Jarang Diketahui

PKV Games – Sejak tahun 1970-an sebetulnya pemerintah Indonesia telah resmi mensahkan UU tentang larangan bermain judi. Dengan adanya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian, seluruh praktik perjudian yang ada di tanah air dihapus. Sebab hal ini bertentangan dengan moral Pancasila dan agama.

Ketika UU mengenai pelarangan judi ini belum dibuat, judi sesuatu aktivitas yang legal di Indonesia. Pemerintah kala itu pun memfasilitasi perjudian saat itu dengan nama undian berhadiah. Para penggemar judi sangat antusias dan senang akan hal ini.

Undian berhadiah dan lotre buntut

Sekitar tahun 1960 Yayasan Rehabilitasi Sosial mmembuat undian berhadiah secara legal. Yayasan tersebut dibuat pemerintah untuk menangani hal-hal menyangkut sosial. Dikarenakan yayasan ini memerlukan dana yang tak sedikit dalam pengoprasiannya, akhirnya tercetuslah undian berhadiah yang menjadi solusi tercepat untuk menutupi dana tersebut.

Dari sejarah larangan judi ini diketahui tak hanya pemerintah yang menciptakan sarana judi, masyarakat kecil pun membuat perjudian lain meski tidak berizin. Judi itu dinamaka Lotre Buntut. Memainkan judi ini terbilang mudah, pemain hanya perlu menebak dua nomor terakhir yang dikeluarkan Yayasan Rehabilitasi Sosial pada Undian Berhadiah tersebut.

Penyebaran Lotre Buntut ini pun samapai ke pelosok desa. Pemain lotre ini kebanyakan dari para pedagang kecil, buruh, dan petani. Peraturan dalam permainan ini pun tak sulit dilakukan, ditambah hadiah sekitar enam puluh ribu sampai delapan puluh ribu rupiah, cukup menarik banyak peminat judi untuk langsung memasang taruhan.

Sejarah larangan judi dihapusnya lotre butut namun muncul wajah baru undian berhadiah

Bahkan pada saat itu ibu kota Jakarta pun melegalkan judi dengan mengadakan undian berhadiah Nasional Lotre. Gubernur DKI kala itu melakukan hal ini atas dasar UU Nomor 11 Tahun 1957 perihal tanggung jawab pemerintah pada daerah sendiri. Meski hal tersebut menuai pro kontra tak dapat dipungkiri dana hasil undian ini dapat membangun Jakarta lebih baik.

Antusias masyarakat pada undian hadiah ini sangatlah tinggi. Tentu hal ini menguntungkan pihak pemerintah dan beberapa pihak yang terkait. Tetapi bagi Presiden Sukarno undian berhadiah semacam itu dinilai menjadi perusak moral bangsa. Karena itu Presiden Sukarno menyatakan lotre buntut masuk kategori subversi dengan mengeluarkan Keppres Nomor 113 Tahun 1965.

Sejarah larangan judi tentang keputusan presiden itu, didukung adanya sistem yang buruk dibuat oleh pengelola, membuat undian hadiah dari Yayasan Rehabilitasi Sosial inipun dihentikan. Tetapi hal ini tidak dihilangkan secara permanen. Pada 1978, yayasan tersebut mengganti nama jadi Badan Usaha Undian Harapan dan program yang dikelola yakni SDSB atau Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah.

Dari undian SDSB ini tiap tahunnya pemerintah mendapat untuk sebesar 1 triliun rupiah. Sampai tahun 1985, dari penjualan 4 juta lembar kupon yang disebar untuk keperluan kemanusiaan dan sosial ini terkumpul sebanyak 2,5 miliar.

Judi porkas

Selain undian hadiah SDSB ini, pemerintah juga mencetuskan bentuk judi lainnya yakni porkas. Pada undian ini mengacu pada hasil olahraga, lebih spesifiknya pada olahraga sepak bola yang menjadi lahan praktek pada perjudian ini.

Namun pada saat itu Presiden RI yaitu Presiden Suharto mengirim Mentri Sosial untuk mempelajari porkas ini ke Inggris sebelum diresmikan. Perlu waktu dua tahun pemerintah dalam mempelajari tentang sistem undian berhadiah ini. Pemerintah ingin membuat undiat tanpa adanya unsur judi.

Dari catatan sejarah larangan judi, bahwa sesudah melalui rangkaian penelitian, pada 1985 akhirnya porkas diresmikan. Pemerintah pun mengklaim undian berhadiah porkas berbeda dengan undian hadiah sebelumnya. Porkas tidak menggunakan tebak nomor, hanya menebak kalah-menang-seri. Kupon yang diedarkan menggunakan batasan umur sampai 17 tahun dan hanya diedarkan hingga tingkat kabupaten saja.

Penentangan terhadap judi porkas dan akhir dari persebaran judi

Meski tak sedikit yang mendukung pelegalan judi porkas, tetap saja banyak masyarakat yang menentang judi ini diresmikan sejak awal. Bagi sisi pendukung menganggap hal ini dapat membantu keuangan Negara, namun pada sisi sebaliknya mengatakan bahwa pemerintah membuat program itu agar leluasa bermain judi. MUI pun turut melayangkan surat ke pemerintah supaya meninjau ulang kembali porkas.

Gelobang protes masyarakat yang tinggi yang tercatat dalam sejarah larangan judi pkv games, hingga membuat pemerintah mengganti porkas menjadi KSOB yaitu Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah. Melalui program baru ini bukan kalah-menang-seri yang ditebak melainkan hasil skor pertandingan.

Hadiah pemenang utama yang diberikan oleh pemerintah pada KSOB ini sebesar delapan juta rupiah. Per lembar kuponnya dibandrol enam ratus rupiah. Hadiah tersebut manarik minat banyak penjudi dan selama periode undian KSOB tahun 1987, pemerintah mendapat keuntungan sebesar 221 Milyar.

Bukan hanya dari kaum cendekiawan dan ulama yang memlakukan penentangan, para mahasiswa juga gencar melakukan pertentangan terhadap judi tersebut. Dimulai dengan protes yang dilakukab mahasiswa di Yogyakarta yang meminta pihak kampus untuk mengembalikan uang dari YDBKS yang akan dipakai membangun sarana pendidikan di univesitas.

Sampai akhirnya protes ini mencapai puncaknya dengan membakar kios yang menjual  kupon SDSB di Jakarta. Hal ini dilakukan karena masyarakat menganggap pemerintah lamban dalam penetapan keputusan untuk segera menutup aktivitas undian berhadiah. Pada tanggal 24 November 1993 barulah peredaran agen judi ini ditiadakan. Sebab pada saat itu Mentri Sosial menghapus kegiatan undian berhadiah di tanah air.

Dari pembahasan mengenai sejarah larangan judi ini memang penuh perjuangan yang luar biasa dari berbagai kalangan. Apalagi di Indonesia telah membuat UU terbaru mengenai hukuman bagi para pejudi dengan hukuman yang sangat berat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *