Undang – Undang Larangan Judi yang di Tetapkan Indonesia

Indonesia melarang semua bentuk akifitas yang mengatas namakan judi dan menggunakan konsep undian taruhan. Hal ini mulai ditetapkan sejak tahun 1970 yang di tetapkan melalui Keputusan Presiden Soekarno. Walaupun dalam perjalanannya, perjudian sempat di legalkan di Indonesia.

Hal tersebut bermula dari Presiden Soeharto yang membuat undian berhadiah dengan konsep lotere dan taruhan. Awalnya, undian tersebut digunakan untuk menambah pemasukan negara dan mengembangkan berbagai sektor sosial, dari pariwisata, pendidikan, hingga peningkatan pembangunan infrastruktur. Sempat berganti nama dan mendapatkan penolakan yang keras dari berbagai pihak, akhirnya undian-undian tersebut berhenti di tahun 1990-an.

Jakarta sebagai ibu kota Indonesia juga pernah mengalami hal serupa, yakni pelegalan tempat perjudian dengan pemungutan pajak yang tinggi. Hal ini terjadi pada masa orde baru dan sempat berlangsung selama satu setengah tahun, untuk kemudian berhenti karena mendapatkan gelombang dan teguran protes dari mahasiswa dan tokoh agama. Sejak saat itu, undang-undang larangan judi mulai diperketat dalam berbagai aspek.

Saat ini, Anda tentu sudah tidak bisa menemukan lagi tempat judi yang bisa di akses secara legal oleh masyarakat, sebab kebijakan pemerintah memang melarang membuka tempat judi dan melakukan aktifitas perjudian. Hal tersebut di dasarkan dari beberapa undang-undang yang telah di tetapkan sebelumnya, diantaranya adalah:

  1. Pasal 303 pada Kitab UU Hukum Pidana

Menurut undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kegiatan judi memilki arti sebagai permainan, dimana kemenangan di gantungkan pada keberuntungan pemain, sehingga tidak mencerminkan sportifitas. Selain itu, peluang kemenangan bisa bertambah besar, apalagi untuk mereka yang sudah mahir dan sering memainkan permainan tersebut.

Beberapa aspek yang termasuk dalam permainan judi, diantaranya adalah pertaruhan terhadap hasil atau keputusan suatu permainan, padahal pihak pemain tidak mengadakan pertaruhan tersebut serta tidak turut berperan dalam pertaruhan yang telah dilakukan. Pengertian lengkapnya tentang undang-undang larangan judi ini bisa Anda temukan di kitab KUHP.

Tindak pidana melakukan perjudian sebelumnya terdapat dalam undang-undang tahun 1974 pasal pertama, yang mengatakan bahwa perjudian merupakan kejahatan. Ini karena sebelumnya, di UU Hukum Pidana pasal ke 542, disebutkan bahwa tindak pidana perjudian, apalagi yang dilakukan di jalan umum terhitung sebagai pelanggaran hukum, bukan kejahatan.

Di dalam Pasal 303 pada Kitab undang-undang larangan judi Hukum Pidana tersebut, dijelaskan mengenai hukuman dan larangan untuk pelaku judi secara detail, yakni:

  1. Akan diancam dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah untuk pelaku judi yang tertangkap.
  2. Pelaku pernah menawarkan, ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi atau bergabung ke dalam perusahaan judi tanpa izin dari pihak yang berwenang. Ini dia salah satunya adalah undang-undang larangan judi.
  3. Tanpa izin pihak berwenang, pelaku ini sengaja memberikan penawaran kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian, baik secara terbuka tanpa syarat ataupun menggunakan syarat, serta mengajak masyarakat untuk bergabung ke dalam perusahan judi.
  4. Sedangkan isi undang-undang larangan judi yang terakhir adalah menjadikan aktifitas dan kegiatan menjadi mata pencarian.

Terdapat tambahan atau bis di dalam pasal tersebut, dengan menyebutkan bahwa mereka yang memanfaatkan kesempatan yang di tawarkan oleh pemain judi, serta ikut dalam permainan tersebut tanpa izin juga akan mendapatkan hukuman berupa denda sebesar sepuluh juta rupiah dan hukuman selama empat tahun di penjara.

  1. Pasal ke-27 Undang – Undang ITE ayat 2

Perkembangan teknologi juga membuat judi mengalami perubahan cara bermain. Judi internet atau daring josqq mulai marak ditemukan belakangan ini, dan undang-undang larangan judi Hukum Pidana dirasa kurang bisa menjangkau aktifitas ini. Karena masuk ke dalam ranah internet, maka dibuatlah undang – undang khusus yang mengatur hal ini, yakni UU ITE.

Anda bisa menemukan di Undang – Undang pasal ke 27 UU ini, yakni di ayat 2, dengan penjelasan ringkas bahwa setiap orang yang senagaja melakukan distribusi, tranmisi, atau membuat kemudahan dalam akses informasi dan permainan judi internet, ia akan mendapatkan hukuman dan bisa menjadi tersangka.

Sedankan untuk hukuman yang diberikan pada pelaku dan pemain judi daring, terdapat dalam undang-undang larangan judi ayat ke 2 dan pasal 45, yang di tetapkan pada tahun 2016. Beberapa poin penting dalam larangan tersebut diantaranya adalah:

  1. Pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan seprti yang disebut dalam Pasal ke-27 Undang – Undang ITE ayat 2 akan di hukum selama enam tahun.
  2. Selain di hukum selama enam tahun di penjara, pelaku judi juga akan di denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Kedua undang-undang larangan judi tersebut merupakan representasi dari larangan judi di Indonesia. Dasar dari pelarangan ini adalah bertolak belakangnya aktifitas perjudian dengan moral, agama, dan nilai-nilai etis bangsa Indonesia yang menjungjung tinggi nilai-nilai ketimuran dalam setiap kesehariannya.

Melakukan perbuatan judi juga akan memberikan contoh yang buruk bagi generasi yang lebih muda, menimbulkan keributan di dalam lingkungan masyarakat, dan kadang di sertai dengan kegiatan tidak bermanfaat lain, misalnya minum minuman keras.

Dengan mengetahui undang-undang larangan judi tersebut, di harapkan Anda bisa menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi berbagai peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Sebab peraturan tersebut sudah di pertimbangkan dan bermanfaat untuk ketertiban di dalam masyarakat. Anda juga bisa berperan aktif dengan menjaga lingkungan dari berbagai kegiatan judi, dan melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan aktifitas perjudian. Semoga bermanfaat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *