Dasar Hukum Indonesia tentang Larangan Judi

agen bola – Di Indonesia kegiatan judi memiliki tempat khusus di mata hukum. Ia diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dari denda hingga hukuman kurungan menjadi ancaman para pemain judi. Kegiatan perjudian termasuk dalam tindak pidana. Meski dahulu ia mendapat tempat khusus di Jakarta. Dalam arti ia dilegalkan secara hukum yang berlaku.

Pada Masa Pemerintahan Ali Sadikin, Jakarta pernah melegalkan perjudian sebagai jalan menaikkan pendapatan daerah dari pajak. Hal itu dikenal dengan istilah Nalo (Nasional Lotre) yang tertuang pada Undang-undang No.11 tahun 1957 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri. Strategi pendapatan daerah Jakarta terbukti efektif.

Jakarta memperoleh pendapatan pajak yang naik signifikasn pasca legalisasi perjudian. Pembangunan dimana-mana dampak dari naiknya pendapatan pajak. Meski kemudian dasar hukum Indonesia tentang larangan judi diperbaiki dengan dikeluarkannya peraturan baru mengenai perjudian. Berikut kami ulas dasar-dasar hukum terkait perjudian. Yuk baca sampai selesai agar kita melek hukum.

Keputusan Presiden

Pada Tahun1965, Presiden Soekarno melalui Keppres No. 113 Tahun 1965 menyatakan bahwa “lotre dan buntut bersama musik ngak-ngik-ngok merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi”. Sebagai negara yang berideologi Pancasila, hal itu dirasa tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Judi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya larangan.

Undang-undang

Dasar hukum Indonesia tentang larangan judi selanjutnya adalah landasan undang-undang. Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan perundang-udangan yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang tersebut terdiri dari lima pasal dimana secara khusus mengatur perjudian.

Dalam undang-undang No, 7  Tahun 1974 ini perjudian dianggap sebagai tindak pidana kejahatan yang tertuang pada Pasal 1. Undang-undang ini juga sekaligus merevisi peraturan perundangan KUHP Pasal 303 (1) dan Pasal 542 ayat (2). Ada beberapa perubahan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Dasar hukum Indonesia tentang larangan judi juga termuat dalam Pasal 303 KUHP. Meski undang-undang ini kemudian direvisi oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dalam Pasal 303 bis ayat (1) dikatakan bahwa “diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Pelanggar Pasal 303 bis ayat (1) ini diancam dengan hukuman tersebut di atas. Yang disebut pelanggar agen bola adalah siapapun yang melakukan tindakan permainan judi di jalan umum atau di pinggirnya maupun tempat yang dapat diakses oleh khalayak maka sudah dapat dikenakan Pasal 303 ayat (1) ini kecuali yang bersangkutan memiliki izin resmi dari penguasa yang berwenang.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dasar hukum Indonesia tentang larangan judi online diatur dalam UU ITE. Peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan pada tanggal 21 April 2008 yang dikenal dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Akan tetapi keputusan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 kemudian tak lagi berlaku setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Teknologi Elektronik. Dalam UU No.19 Tahun 2016 termuat dalam Pasal 27 ayat (2) yang melarang adanya tindakan perjudian secara online.

Sementara ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal 27 ayat (2) tersebut tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Pelanggar tindak pidana perjudian online diancam dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Demikian dasar hukum Indonesia tentang larangan judi dari UU ITE.

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Dasar hukum Indonesia tentang larangan judi dalam KUHAP mengatur soal penangkapan dari pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Jika pihak kepolisian mendapatkan laporan atau menemukan bukti permulaan tekait adanya tindak pidana perjudian maka mereka dapat melakukan penangkapan. Hal itu termuat dalam KUHAP Pasal 17.

Sedangkan Pasal 18 menerangkan bahwa yang pada intinya berbunyi petugas Kepolisian Republik Indonesia yang akan menangkap harus dapat menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang resmi disertai dengan identitas lengkap tersangka serta alasan penangkapan, demikian bunyi Pasal 18 poin (1).

Sementara dasar hukum Indonesia tentang larangan judi KUHAP Pasal 18 poin (2) menjelaskan prosedur tangkap tangan. Ketika para pelaku perjudian tertangkap tangan maka petugas boleh tidak membawa surat tugas maupun surat perintah penangkapan namun harus membawa serta barang bukti yang didapat di lokasi kejadian.

Demikian uraian singkat mengenai hukum di Indonesia terkait perjudian. Kita semua sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya untuk taat hukum. Pengetahuan kita mengenai hukum yang berlaku dapat memagari diri kita agar tidak terjerumus kepada tindak pidana yang akan merugikan diri kita sendiri.

Ulasan di atas tentang dasar hukum Indonesia tentang larangan judi, prosedur penangkapan, hingga ancaman hukuman terhadap tindak pidana perjudian dapat menambah pengetahuan kita mengenai hukum yang berlaku. Meski sudah diatur sedemikian rupa tidak lantas negara kita bebas dari segala praktek perjudian. Ada saja para pelanggar yang memanfaatkan celah-celah hukum demi keuntungan materi semata.

Judi merupakan kegiatan yang dilarang bahkan masuk dalam tindak pidana kejahatan. Sebagai warga negara sebaiknya kita menghindari tindakan yang bermuatan kejahatan demi kelangsungan hidup bersama. Jadi bagaimana, sekarang sudah mengerti dasar hukum Indonesia tentang larangan judi kan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *